Jumat, 28 Oktober 2011
Minggu, 14 Agustus 2011
Indonesia akan mengalami kepunahan
Indonesia akan mengalami kepunahan hutan dan air bila kondisi kawasan kritis terus berlanjut. Demikian ungkap Rachmat Witoelar sebagai Menteri Lingkungan Hidup saat konferensi pers dalam rangka kunjungan empat menteri di kawasan puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/3). Menurutnya, data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kondisi kritis telah terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat sejak 3-4 tahun lalu hingga sekarang.
Contohnya di daerah aliran sungai Ciliwung pada tahun 2000 luas tutupan hutannya 4918 hektar (9,43 %) dan berkurang menjadi 4162 hektar (7,98%) pada tahun 2005. Pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan yang signifikan, dimana luas tutupan hutannya tinggal 1665 hektar (3,19%) dan terakhir berkurang menjadi 1265 hektar (2,42 %).
“Di sini terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 telah terjadi pengurangan luas hutan yang sangat signifikan sebesar 7,01%,” jelas Witoelar. Witoelar mengatakan bahwa kondisi kritis itu merupakan hasil kesalahan semua pihak yang tidak mentaati aturan tata ruang dan dengan mudah mengalihkannya pada hal-hal yang bertentangan dengan yang diinginkan. Hal itu yang mendorong empat menteri datang ke kawasan DAS Ciliwung untuk melihat secara holistic dan menanganinya secara serius.
Mengenai masalah penegakan hukum, banyak vila-vila di kawasan lindung Cisarua yang melanggar. Witoelar menekankan bahwa tidak akan ada pembedaan dalam penegakan hukum. Pada saatnya dengan jadwal tertentu, para pemilik 250 vila yang telah terdata KLH harus membongkar dan mengembalikannya seperti kondisi alam sebelumnya yang lestari tanpa bangunan. “Yang tadinya merupakan tutupan pohon ya kita kembalikan menjadi pohon lagi. Seharusnya di atas 300 meter tidak boleh ada bangunan,” kata witoelar.
Menurutnya empat menteri yang terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Kehutanan berharap daerah secara bersama-sama sadar untuk memperhatikan masalah lingkungan setelah kunjungan mereka. Selanjutnya akan ada Kepres dimana kegiatan bersama emapat menteri itu akan dimasukkan dalam perencanaan kegiatan 20 tahun untuk memulihkan hutan ini dalam jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek selama lima tahun melakukan penanaman satu juta pohon.
MS Ka’ban sebagai Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa yang paling penting adalah manajemen dari hulu ke hilir kawasan DAS harus satu, pengelolaannya selalu sinkron, antara pekerjaan umum, pertanian dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penggunaan tata ruang.
Jangan terlalu mudah memberi hak guna bangunan kepada pihak yang tidak disiplin dalam pemanfaatan kawasan sensitive seperti hutan lindung. Vila-vila hanya sebagian kecil saja. Yang jelas hulu dan hilir harus ada manajemen yang bersinergi. Sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yususf berharap agar kegiatan bersama empat menteri itu sekaligus menjadi gerakan bersama dan tidak tertutup kemungkinan bagi terbentuknya Kaukus Lingkungan di Jawa Barat terkait masalah DAS Ciliwung dan yang lainnya. Untuk menindaklanjuti kesepakatan emapt menteri tersebut, Yusuf menyarankan adanya polisi hutan. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya regulasi tapi masalah penyidikan dan penindakan.
“Ketika kita sudah menanam tapi siapa yang melakukan penindakan ketika ada pabrik-pabrik atau vila-vila yang merusak,” katanya. Yang kedua Yusuf berharap adanya insentif dan disinsentif lingkungan hidup dari hilir ke hulu. Selama ini hilir dengan bermacam kegiatan terutama pabrik-pabrik banyak mendapatkan keuntungan dari hulu, sehingga perlu adanya insentif untuk perbaikan hulu. Misalnya DKI Jakarta memberi insentif pada Pemerintah Daerah Jabar untuk memperbaiki hulu dengan kegiatan penanaman.
Mengenai insentif dan disinsentif, Joko Kirmanto sebagai Menteri Pekerjaan Umum mengatakan bahwa UU Tata Ruang dan PP nya sudah mengaturnya. Kalau hulu rusak yang paling terkena dampak adalah hilir. Oleh sebab itu perlu pengaturan sedemikian rupa agar di hulu jangan membangun real estate semaunya yang bisa berdampak ke hilir. Maka hilir bisa membayar insentif sehingga di kawasan hulu (di atas) tidak melakukan sesuatu yang merusak keseimbangan alam.
Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing departemen bersifat percontohan karena Indonesia begitu luas, maka perlu adanya gerakan masyarakat sebagai kuncinya. “Tanpa kesadaran masyarakat secara bersama, rasanya program-program seperti ini bagaikan meneteskan garam ke laut,” kata Apriantono. Menurutnya, menjadi tugas bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk melakukan gerakan massal penyelamatan lingkungan. Karena kekuatan terbesar ada pada masyarakat.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara empat menteri dalam upaya bersama pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 2006, empat menteri yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Departemen Pertanian (Deptan) dan Departemen Kehutanan (Dephut) mengadakan kunjungan kerja di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Bogor Jawa Barat (Jabar). Empat menteri tersebut melakukan kunjungan ke demplot penanaman, biopori dan sediment trap oleh KLH, sumur resapan di lahan pertanian oleh Deptan, dan pemberdayaan masyarakat dalam agroforestry berupa budidaya jamur oleh Dephut.
Dilanjutkan berkunjung ke demplot instalasi biogas dari kotoran sapi di Desa Cibeureum, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua yang dilaksanakan KLH, serta kunjungan ke demplot kegiatan WC Komunal dan septictank yang dilaksanakan DPU di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung.
Contohnya di daerah aliran sungai Ciliwung pada tahun 2000 luas tutupan hutannya 4918 hektar (9,43 %) dan berkurang menjadi 4162 hektar (7,98%) pada tahun 2005. Pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan yang signifikan, dimana luas tutupan hutannya tinggal 1665 hektar (3,19%) dan terakhir berkurang menjadi 1265 hektar (2,42 %).
“Di sini terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 telah terjadi pengurangan luas hutan yang sangat signifikan sebesar 7,01%,” jelas Witoelar. Witoelar mengatakan bahwa kondisi kritis itu merupakan hasil kesalahan semua pihak yang tidak mentaati aturan tata ruang dan dengan mudah mengalihkannya pada hal-hal yang bertentangan dengan yang diinginkan. Hal itu yang mendorong empat menteri datang ke kawasan DAS Ciliwung untuk melihat secara holistic dan menanganinya secara serius.
Mengenai masalah penegakan hukum, banyak vila-vila di kawasan lindung Cisarua yang melanggar. Witoelar menekankan bahwa tidak akan ada pembedaan dalam penegakan hukum. Pada saatnya dengan jadwal tertentu, para pemilik 250 vila yang telah terdata KLH harus membongkar dan mengembalikannya seperti kondisi alam sebelumnya yang lestari tanpa bangunan. “Yang tadinya merupakan tutupan pohon ya kita kembalikan menjadi pohon lagi. Seharusnya di atas 300 meter tidak boleh ada bangunan,” kata witoelar.
Menurutnya empat menteri yang terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Kehutanan berharap daerah secara bersama-sama sadar untuk memperhatikan masalah lingkungan setelah kunjungan mereka. Selanjutnya akan ada Kepres dimana kegiatan bersama emapat menteri itu akan dimasukkan dalam perencanaan kegiatan 20 tahun untuk memulihkan hutan ini dalam jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek selama lima tahun melakukan penanaman satu juta pohon.
MS Ka’ban sebagai Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa yang paling penting adalah manajemen dari hulu ke hilir kawasan DAS harus satu, pengelolaannya selalu sinkron, antara pekerjaan umum, pertanian dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penggunaan tata ruang.
Jangan terlalu mudah memberi hak guna bangunan kepada pihak yang tidak disiplin dalam pemanfaatan kawasan sensitive seperti hutan lindung. Vila-vila hanya sebagian kecil saja. Yang jelas hulu dan hilir harus ada manajemen yang bersinergi. Sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yususf berharap agar kegiatan bersama empat menteri itu sekaligus menjadi gerakan bersama dan tidak tertutup kemungkinan bagi terbentuknya Kaukus Lingkungan di Jawa Barat terkait masalah DAS Ciliwung dan yang lainnya. Untuk menindaklanjuti kesepakatan emapt menteri tersebut, Yusuf menyarankan adanya polisi hutan. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya regulasi tapi masalah penyidikan dan penindakan.
“Ketika kita sudah menanam tapi siapa yang melakukan penindakan ketika ada pabrik-pabrik atau vila-vila yang merusak,” katanya. Yang kedua Yusuf berharap adanya insentif dan disinsentif lingkungan hidup dari hilir ke hulu. Selama ini hilir dengan bermacam kegiatan terutama pabrik-pabrik banyak mendapatkan keuntungan dari hulu, sehingga perlu adanya insentif untuk perbaikan hulu. Misalnya DKI Jakarta memberi insentif pada Pemerintah Daerah Jabar untuk memperbaiki hulu dengan kegiatan penanaman.
Mengenai insentif dan disinsentif, Joko Kirmanto sebagai Menteri Pekerjaan Umum mengatakan bahwa UU Tata Ruang dan PP nya sudah mengaturnya. Kalau hulu rusak yang paling terkena dampak adalah hilir. Oleh sebab itu perlu pengaturan sedemikian rupa agar di hulu jangan membangun real estate semaunya yang bisa berdampak ke hilir. Maka hilir bisa membayar insentif sehingga di kawasan hulu (di atas) tidak melakukan sesuatu yang merusak keseimbangan alam.
Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing departemen bersifat percontohan karena Indonesia begitu luas, maka perlu adanya gerakan masyarakat sebagai kuncinya. “Tanpa kesadaran masyarakat secara bersama, rasanya program-program seperti ini bagaikan meneteskan garam ke laut,” kata Apriantono. Menurutnya, menjadi tugas bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk melakukan gerakan massal penyelamatan lingkungan. Karena kekuatan terbesar ada pada masyarakat.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama antara empat menteri dalam upaya bersama pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 2006, empat menteri yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Departemen Pertanian (Deptan) dan Departemen Kehutanan (Dephut) mengadakan kunjungan kerja di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Bogor Jawa Barat (Jabar). Empat menteri tersebut melakukan kunjungan ke demplot penanaman, biopori dan sediment trap oleh KLH, sumur resapan di lahan pertanian oleh Deptan, dan pemberdayaan masyarakat dalam agroforestry berupa budidaya jamur oleh Dephut.
Dilanjutkan berkunjung ke demplot instalasi biogas dari kotoran sapi di Desa Cibeureum, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua yang dilaksanakan KLH, serta kunjungan ke demplot kegiatan WC Komunal dan septictank yang dilaksanakan DPU di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung.
MANAJEMEN EKSPEDISI
Sebelumkita melakukan ekspedisi, kita harus tau dan paham apa yang di kamsud. Ekspedisi adalah suatu perjalanan ke suatu tempat dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam materi ekspedisi sendiri telah diberikan gambaran umum yang menunjang persiapan dalam mempersiapkan sesuatu. Materi manajemen perjalanan (ekspedisi) memberi pengetahuan tambahan tentang prosedur yang dilakukan dalam melakukan kegiatan tersebut.
Titik berat suatu kegiatan :
1. Menumbbuhkan suatu sikap mental untuk menghadapi medan khusus%.
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan untuk satu regu / team.
3. Mampu melaksanakan perjalanan yang sudah direncanakan untuk satu regu/team.
Waktu kegiatan disesuaikan dengan kesiapan anggota dan tidak mengganggu aktivitas yang lebih penting (perkuliahan).
Teknis kegiatan:
1. Memilih anggota regu dan pernbagian kerja.
2. Mencari pendamping/mentor (Dapat ditentukan oleh panitia pelaksana).
3. Menetapkan tujuan/sasaran perjalanan (gunung, tebing, pantai atau goa).
4. Merancang perjalanan (termasuk pembuatan jadwal).
5. Mendapat izin melaksanakan perjalanan dari Tim Khusus. Berdasarkan proposal perjalanan yang telah dipresentasikan.
6. Melaksanakan perjalanan.
7. Melakukan evaluasi.
8. Membuat laporan dan mempresentasikan kembali kepada Tim Khusus Presentasi.
9. Pengesahan laporan perjalanan dari Tim Khusus Pengesahan, sesuai dengan laporan Tim Khusus Presentasi.
Mentor/Pendamping :
* Memberikan masukan-masukan kepada regu yang didampingi (bukan keputusan)
* Mengawasi dan menilai pergerakan regu selama dilapangan.
Ada beberapa faktor yang perlu dijadikan acuan dalam melakukan perjalanan sehingga kegiatan tersebut dapat kita lakukan dengan enak dan aman, serta dapat pulang kembali ke rumah dengan selamat. Adapun faktor – faktor tersebut adalah :
a. Faktor alam
Faktor alam mencakup pemahaman mengenai lokasi tujuan, medan yang akan dihadapi, iklim dan hal lain yang berkaitan dengan lingkungan yang akan dituju.
Langkah antisipasi ;
- Melakukan studi literatur yang kuat
- Pengumpulan informasi tentang daerah tujuan
- Musim
- Rute Perjalanan
b. Faktor Peserta
Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di alam terbuka karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh orang yang melakukan perjalanan.
Langkah Antisipasi :
* menambah pengetahuan & ketrampilan dalam hal pendakian.
Adapun kemampuan yang diperlukan oleh seorang penggiat di alam terbuka dapat dikategorikan ( Collin Mortlok”Pakar Pendidikan alam terbuka”):
1. Kemampuan teknis, yang berhubungan dengan ritme dan keseimbangan gerakan serta efisiensi penggunaan alat & bahan.
2. kemampuan kebugaran, mencakup kebugaran spesifik yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.
3. Kemampuan kemanusiaan, yaitu pengembangan sikap positif kesegala aspek untuk meningkatkan kemampuan. Hal ini mencakup determinasi, konsentrasi, analisa diri, kemandirian, serta kemampuan untuk memimpin dan dipimpin. Jadi hal ini berkaitan erat dengan mentalnya.
4. kemampuan pemahaman lingkungan, yaitu pengembangan kewaspadaan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam.
Suatu pendakian biasanya dilakukan dalam kelompok kecil. Hal ini dilakukan supaya kerjasama antara anggota kelompok lebih efektif. Dalam kelompok tersebut harus ditentukan pemimpinnya (leader), Hirarki, deskripsi kerja serta tanggung jawab para peserta perjalanan.
c. Faktor Penyelenggaraan
Penyelenggaraan dalam perjalanan mencakup permasalahan faktor teknis dan non teknis pada perjalanan besar (ekspedisi), ada faktor semi teknis.
- Faktor teknis
Adalah permasalahan daya upaya operasi yang berhubungan langsung dengan tingkat kesulitan medan. Yang te4rmasuk hal teknis adalah penyiapan kemampuan personil, skenario dan sistem operasi, pemilihan perlengkapan dan perbekalan, pendokumentasian, serta hal yang berkaitan dengan masalah keamanan.
- Faktor Non Teknis
Masalah daya dukung operasi yang tidak langsung berhubungan dengan kesulitan medan. Daya dukung ini mencakup masalah Adm Organisasi ( dana,i jin, publikasi, sekretaris) dan pendukung operasi global ( komunikasi global, akomodasi kota, transportasi global).
- Faktor Semi-teknis ( untuk ekspedisi besar & kompleks)
Permasalahan daya tunjang operasi yang berhubungan langsung dengan tingkat kesulitan medan, namun bersifat non teknis ( komunikasi, base camp, advance-team, take in & out team, rescue team, delivery team). Faktor ini berada diantara faktor teknis dan non-teknis.
Faktor- faktor diatas merupakan acuan untuk menentukan tingkat kesulitan perjalanan. Acuan faktor teknis adalah kesiapan peserta mengantisipasi kesulitan medan operasi. Acuan faktor non-teknis adalah kesiapan peserta mengantisipasi daya dukung operasi dengan memperhitungkan pula medan operasinya.
FORMAT PROPOSAL PERJALANAN
Lembar judul
Lembar pengesahan
Kata pengantar
Daftar isi
Bab I Pendahuluan
1.1. latar belakang
1.2. tujuan kegiatan
1.3. gambaran umum kegiatan
Bab II Data dan Informasi
Bab III Struktur Organisasi
3.1. struktur dan personil
3.2. uraian tugas
Bab IV Rencana Kegiatan
4.1. jadwal kegiatan
4.2. rencana operasi perjalanan
4.2.1. skenario perjalanan
4.2.2. pembagian kerja lapangan
4.2.3. transportasi
4.3. logistik
4.3.1. perlengkapan
4.3.2. perbekalan
Bab V Rencana Anggaran Biaya
Bab VI Penutup
Format laporan perjalanan
Lembar judul
Lembar pengesahan
Kata pengantar
Daftar isi
Bab 1 Pendahuluan
1.1. latar belakang
1.1.1. latar belakang perjalanan
1.1.2. latar belakng pemilihan lokasi
1.2. tujuan kegiatan
1.3. gambaran umum kegiatan
(menjelaskan kegiatan secara singkat)
Bab II Data dan Informasi
Bab II Struktur Organisasi
3.1. struktur dan personil
3.2. uraian tugas
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan
4.1. jurnal kegiatan
(membahas mengenai waktu kegiatan, mulai dari pembentukan regu sampai dengan presentasi laporan.)
4.2. operasi perjalanan
4.2.1. kronologis perjalanan
menjelaskan perjalanan secara rinci tiap sesion waktu. contoh : Hari ke 2 perjalanan (H-2) pukul 16.30, kami berada disuatu tempat yang mempunyai kondisi medan berupa dataran pada puncak bukit kecil dengan ketinggian 2475 dpi Dari tempat ini kami melakukan orientasi medan dan melakuikan resection kesalah satu puncak yang terlihat dengan sudut kompas 155 derajat, dari sini kami mengetahu berada pada koordinat (1420.1560). Setelah mengetahui posisi, kami berbivak untuk selanjutnya masak, makan dan istirahat.
4.2.2. transportasi
4.3. logistik
4.3.1. perlengkapan
4.3.2. perbekalan Penutup
Bab V Penutup
5.1. evaluasi
5.2. kesimpulan
5.3. saran
sumber data dan informasi (daftar pustaka)
Lampiran : – laporan keuangan
- dokumentasi dll.
Catatan :
* Tanamkan jiwa kepemimpinan dalam diri anda.
* Mulailah mempersiapkan segala sesuatu, jauh sebelum melakukan ekspedisi. Baik persiapan fisik, mental dan biaya.
* Rajinlah menabung untuk melaksanakan kegiatan yang telah diperkirakan.
* Percaya dan yakinlah bahwa apa yang akan / telah kita lakukan merupakan hasil pemikiran dan wawasan kita sendiri, jadi optimis akan suatu kegiatan dan tawakallah kita, karena kita makhluk yang tahu akan adanya yang Esa.
“Sebuah kapal indah akan selamat jika dilabuhkan di dermaga tanpa harus
mengarungi badai dan gelomhang,
tapi hanya untuk itukah sebuah kapal dibuat…?”
Langganan:
Postingan (Atom)